Polri Tegaskan TK Kasus Penyadapan adalah Brigjen, Bukan Tito Karnavian

JAKARTA - INTARTA.com - Polri menegaskan sosok berinisial TK dalam kasus dugaan penyadapan ilegal bukan Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri sekaligus purnawirawan Polri. TK merupakan perwira tinggi Polri berpangkat Brigadir Jenderal yang saat ini menjalani pemeriksaan oleh Biro Waprof Divisi Propam Polri terkait dugaan pelanggaran profesi, dan statusnya masih sebagai saksi.

Kepastian itu disampaikan Polri setelah nama TK disebut Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat dengan Komisi III DPR RI terkait dugaan penyadapan ilegal oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pihak. Penyidik juga mendalami keterangan TK untuk mengungkap peran para tersangka dalam perkara tersebut, sementara pemeriksaan internal dan penyidikan pidana masih berlangsung.

Sebelumnya, Kapolri mengungkap tersangka Irjen Ahrie Sonta diduga tidak hanya meneruskan perintah penyadapan kepada operator, tetapi juga memerintahkan Brigjen TK melakukan pengawasan atau surveillance.

Bukti Permulaan Dugaan Makar

Di sisi lain, Polri mengantongi bukti permulaan tindak pidana makar yang menyeret eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi lainnya. Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengatakan tim khusus Polri menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menerbitkan laporan polisi khusus penanganan tindak pidana makar terhadap empat terduga pelaku, yakni Listyo Sigit Prabowo, Arief Sontana Sution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.

Temuan itu menjadi tindak pidana baru di luar kasus akses ilegal yang sebelumnya menjerat mereka sebagai tersangka penyadapan. Namun, polisi belum menetapkan status tersangka dalam perkara makar tersebut. Penanganan dugaan makar saat ini masih berada dalam tahap penyelidikan, dan penyidik tidak menutup kemungkinan adanya penambahan pihak yang dibidik seiring pendalaman kasus.

Pengusutan dugaan makar ini didasarkan pada laporan polisi yang berbeda dari kasus akses ilegal. Mabes Polri sendiri telah menetapkan empat tersangka dari jajaran pejabat tinggi Polri yang terlibat dalam kasus penyadapan, yakni Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Argo Yuwono, Irjen Eko Hadi Santoso, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi, dan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dalam rapat dengar pendapat di DPR pada 12 November lalu, Listyo Sigit Prabowo disebut sebagai pihak yang memberikan perintah kepada tiga tersangka lainnya.

Sidang Etik dan Pemberhentian Ahrie Sonta

Sementara itu, sidang kode etik Polri memutuskan Irjen Ahrie Sonta dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri atas keterlibatannya dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya. Atas keputusan itu, Ahrie Sonta mengajukan banding.

Publik kini menanti sidang kode etik terhadap tiga pejabat tinggi Polri lainnya, termasuk eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Listyo menjadi jenderal bintang empat pertama yang diseret ke sidang kode etik Polri. Proses sidang etik Listyo dinilai unik lantaran undang-undang Polri memiliki aturan sendiri soal sidang etik anggota kepolisian.

Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, menyoroti keterbatasan jumlah perwira tinggi yang berhak menyidangkan Listyo. Ia mengusulkan Kapolri mengambil langkah khusus, antara lain dengan surat perintah untuk mengangkat secara ad hoc perwira bintang tiga yang ada di jajarannya agar dapat masuk dalam komisi kode etik, mengingat komisi tersebut terdiri dari tiga sampai lima anggota.

Perkembangan kasus ini menjadi ujian serius bagi akuntabilitas internal Polri, karena menyangkut dugaan penyadapan terhadap presiden serta dugaan makar yang melibatkan para perwira tinggi. Penegakan hukum yang transparan terhadap para pejabat tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.