Gapasdap: Biodiesel Lebih Realistis untuk Transisi Energi Kapal Penyeberangan

JAKARTA - INTARTA.com - Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) menilai biodiesel sebagai pilihan paling realistis untuk memulai transisi energi pada kapal penyeberangan di Indonesia. Bahan bakar nabati itu dinilai lebih siap diterapkan ketimbang baterai, baik dari sisi teknologi, biaya, maupun keselamatan pelayaran.

Penilaian itu disampaikan setelah Gapasdap menghadiri Konferensi Internasional Interferry ke-50 di Bangkok, yang berlangsung 31 Oktober hingga 4 November 2026 dan diikuti perwakilan dari 40 negara. Forum tersebut membahas perkembangan energi terbarukan di industri feri dunia.

Ketua Bidang Usaha dan Pentarifan DPP Gapasdap, Rakhmatika Ardianto, mengatakan baterai belum menjadi prioritas sebagai sumber tenaga kapal penyeberangan. Menurut dia, biodiesel produksi dalam negeri lebih sesuai dengan kondisi industri saat ini.

“Penerapan energi terbarukan perlu mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan angkutan penyeberangan kita. Saat ini, pembiayaan untuk memenuhi standar keselamatan saja masih menghadapi tekanan akibat tarif yang belum menutup biaya acuan. Konversi ke tenaga baterai tentu memerlukan investasi tambahan yang harus dihitung dengan cermat,” kata Rakhmatika dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2026).

Tarif Belum Menutup Biaya Pokok

Rakhmatika menjelaskan operator kapal wajib memenuhi standar keselamatan nasional Non-Convention Vessel Standards (NCVS) dan ketentuan internasional Safety of Life at Sea (SOLAS). Pemenuhan standar itu menuntut biaya operasional dan investasi yang tidak kecil.

Namun perhitungan yang mengacu pada formulasi tarif dalam PM 66 Tahun 2019 menunjukkan masih ada kekurangan tarif sekitar 31,81 persen terhadap harga pokok produksi (HPP). Kondisi itu membuat ruang gerak operator untuk berinvestasi pada teknologi baru menjadi semakin sempit.

Gapasdap pun menilai pemerintah perlu menyesuaikan tarif angkutan penyeberangan. Sebagai perbandingan, tarif di Indonesia sekitar Rp1.033 per mil, jauh di bawah Thailand yang mencapai Rp2.984 per mil dan Filipina Rp1.995 per mil.

“Keselamatan tetap menjadi kewajiban operator. Karena itu, biaya untuk memenuhinya harus mendapat perhatian dalam perhitungan tarif. Pemerintah perlu segera menyesuaikan tarif berdasarkan kebutuhan masing-masing lintas,” lanjutnya.

Penyesuaian tarif itu juga menyangkut jutaan penumpang yang setiap hari mengandalkan kapal penyeberangan untuk menyeberang antarpulau. Tarif yang menutup biaya pokok memberi operator kemampuan menjaga armada tetap laik laut, sementara tarif yang tertahan justru menekan anggaran perawatan dan keselamatan.

Kendaraan Listrik di Atas Kapal Masih Butuh Aturan

Selain soal bahan bakar kapal, Gapasdap menyoroti kesiapan angkutan penyeberangan mengangkut kendaraan listrik. Jumlah kendaraan listrik di Indonesia terus bertambah, dan operator perlu aturan yang jelas untuk menangani risiko yang berkaitan dengan baterai.

Menurut Gapasdap, ketentuan pengangkutan kendaraan listrik perlu diperjelas dan diterapkan secara seragam. Hal itu mencakup pemeriksaan kendaraan, penempatan muatan, deteksi dini, peralatan penanggulangan kebakaran, serta kemampuan awak kapal menjalankan prosedur darurat.

Operator kapal masih menghadapi kendala dalam mengangkut kendaraan listrik. Penggunaan tenaga listrik pada kapal juga dinilai membutuhkan kajian risiko lebih lanjut karena kapasitas baterai yang digunakan lebih besar.

B50 Jadi Andalan Kemandirian Energi

Di sisi lain, Gapasdap mendukung upaya pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto memperkuat kemandirian energi melalui pemanfaatan biodiesel, salah satunya program B50 yang memakai campuran 50 persen biodiesel dan 50 persen solar.

Biodiesel berbasis minyak sawit dinilai dapat meningkatkan pemanfaatan bahan bakar nabati dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Armada kapal bermesin diesel pun bisa beralih secara bertahap tanpa harus mengganti seluruh mesin.

“Indonesia mempunyai bahan baku biodiesel yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kemandirian energi. Pilihan ini perlu kita optimalkan secara bertahap dengan pengujian yang memadai. Karena itu, penggunaan energi terbarukan pada kapal dapat terus dikembangkan melalui biodiesel,” kata Rakhmatika.

Pilihan biodiesel itu memberi jalan tengah yang masuk akal: emisi kapal penyeberangan bisa ditekan sambil menunggu teknologi baterai matang dan tarif membaik. Penumpang dan pelaku usaha logistik antarpulau menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya, karena kapal yang lebih efisien dan terawat berarti penyeberangan yang lebih aman dan andal.