Jelang Pemilu Sela, Amerika Serikat Tuding Kanada Coba Campuri Hasilnya

Washington menilai upaya Kanada menekan kampanye tarif Donald Trump sebagai bentuk percobaan memengaruhi hasil pemilu. Dalam lembar fakta itu, kedutaan menuding pemerintah Kanada meremehkan kekhawatiran soal potensi campur tangan dalam pemilu AS.

Tudingan ini merupakan babak baru ketegangan kedua negara yang telah terlibat perang dagang sejak Donald Trump kembali menjabat pada 2025. Kanada membalas tarif impor AS dengan pajak impornya sendiri, dan Gedung Putih kini menilai pernyataan-pernyataan publik soal tarif itu sebagai upaya menggeser hasil pemilu sela.

Salah satu nama yang disorot adalah Melanie Joly, Menteri Industri Kanada. Lembar fakta menyinggung pernyataannya pada Agustus lalu soal strategi menargetkan produk-produk yang menekan negara-negara bagian AS untuk memberi tekanan politik.

Kedutaan AS juga mempermasalahkan pertemuan Melanie Joly dengan sejumlah pejabat Partai Demokrat di Boston dan Chicago pada September. Saat wartawan bertanya apa yang mungkin terjadi terkait tarif bila Demokrat memenangkan pemilu sela, Joly menjawab, "Itulah mengapa saya menemui banyak gubernur dan calon presiden."

Joly membantah tudingan tersebut dan menegaskan Kanada tidak akan pernah mencampuri pemilu AS. Ia menyebut pertemuannya dengan para politisi AS, baik dari Partai Demokrat maupun Partai Republik, bertujuan menarik investasi untuk membangun ekonomi Kanada.

Selain Joly, kedutaan AS juga menyinggung Doug Ford, Perdana Menteri Ontario, yang menyerukan langkah pembalasan atas produk AS serta meluncurkan kampanye iklan menentang tarif Trump. Iklan yang memuat cuplikan pidato Ronald Reagan soal kritik tarif pada 1987 itu sempat membuat Trump membatalkan pembicaraan dagang dengan Kanada pada Oktober 2025.

Lembar fakta juga menyebut Anthony Housefather, anggota parlemen dari Partai Liberal, yang mengaku berkampanye di Florida untuk kandidat Demokrat Debbie Wasserman Schultz menjelang pemilihan pendahuluan pada Agustus lalu. Tak hanya itu, 11 warga Kanada disebut pernah didakwa atau dijatuhi hukuman karena ikut memilih dalam pemilu AS antara 2012 hingga 2024.

Namun lembar fakta tersebut tidak menjelaskan bagaimana upaya-upaya memengaruhi kebijakan dagang itu bisa disebut sebagai campur tangan pemilu. Tidak ada pula bukti yang dikaitkan antara 11 warga Kanada itu dengan upaya terorganisasi pemerintah Kanada.

Kedutaan AS menutup pernyataannya dengan peringatan bahwa rakyat Amerika yang menentukan pemilu Amerika. Di sisi lain, Perdana Menteri Mark Carney justru balik meminta Washington tidak ikut campur dalam urusan domestik Kanada, menyusul laporan soal pemimpin separatis Alberta yang diduga mencari dukungan dari pejabat pemerintahan Trump menjelang referendum provinsi yang gagal pekan ini.

Sumber: Al Jazeera