Kelompok HAM Khawatir Agen ICE Intimidasi Pemilih di Pemilu Sela AS 2026

Kelompok pembela hak asasi manusia menyatakan kekhawatiran bahwa badan imigrasi Amerika Serikat, ICE, dapat memengaruhi jalannya pemungutan suara pada pemilihan sela (midterm) 3 November mendatang. Lembaga yang menjadi ujung tombak penindakan imigrasi pemerintahan Donald Trump itu dikhawatirkan digunakan untuk mengintimidasi para pemilih.

Sejak kembali menjabat untuk masa jabatan kedua, Presiden Donald Trump melancarkan kampanye besar-besaran untuk memburu dan mendeportasi para imigran tanpa dokumen di Amerika Serikat. Badan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE), yang berada di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri, menjadi garda depan kampanye tersebut.

Di bawah Trump, ICE tumbuh sangat pesat dengan 22.000 petugas dan agen per Januari, atau meningkat 120 persen dari sisi jumlah personel. Berkat paket anggaran terbaru, ICE juga tercatat sebagai badan penegak hukum federal dengan pendanaan terbaik di AS.

Namun badan yang berdiri sejak 2003 itu berada di bawah sorotan tajam karena taktik agresif dan proses perekrutan yang dipercepat. Para agen imigrasi di bawah otoritas ICE dan badan lainnya bertanggung jawab atas sedikitnya 25 penembakan sejak awal masa jabatan kedua Trump, enam di antaranya berakibat fatal. Sedikitnya 60 orang juga meninggal dalam tahanan ICE sejak Januari 2025.

Hukum federal melarang penggunaan agen federal bersenjata di tempat pemungutan suara. Larangan yang berlaku sejak 1865 itu menyatakan siapa pun yang "terlibat dalam dinas sipil, militer, atau angkatan laut Amerika Serikat" dilarang memerintahkan atau membawa "pasukan atau orang-orang bersenjata" ke lokasi pemilihan.

Namun ada celah: kekuatan bersenjata dibolehkan bila diperlukan "untuk menjaga perdamaian di tempat pemungutan suara" atau "untuk menghalau musuh bersenjata Amerika Serikat".

Celah itu sudah diuji tahun ini. Selama pemilihan pendahuluan untuk pemilu sela, terjadi sedikitnya dua insiden — di San Antonio, Texas, dan Ventura County, California — di mana agen ICE dilaporkan melakukan operasi rutin di dekat tempat pemungutan suara. Dalam kedua kasus, para agen ICE pergi setelah diminta oleh polisi setempat.

ICE memiliki beberapa kantor di bawah kendalinya, salah satunya Homeland Security Investigations (HSI). Dalam beberapa bulan menjelang pemilu sela tahun ini, HSI dilaporkan diperintahkan untuk memprioritaskan penyelidikan terhadap dugaan pemilihan oleh non-warga negara, yang merupakan tindakan ilegal. Hanya warga negara AS yang boleh memilih dalam pemilihan federal.

Mulai Agustus, Departemen Keamanan Dalam Negeri mengerahkan agen HSI untuk "investigasi lapangan" di sedikitnya sembilan negara bagian untuk menyelidiki kelayakan pemilih. Sebagian dilaporkan mengetuk pintu rumah warga, menanyakan apakah mereka warga negara dan apakah berencana memilih.

Pekan ini, seorang hakim federal memerintahkan Departemen Keamanan Dalam Negeri menghentikan sementara penyelidikan tersebut, dengan alasan risiko warga negara AS "keliru terjaring" dan "terkena intimidasi". Hakim juga mencatat "kemungkinan kesalahan yang tinggi" dalam cara agen federal mengidentifikasi dugaan non-warga negara.

Para pejabat Trump menolak menampik kemungkinan penggunaan agen ICE untuk menghentikan pemilihan ilegal, upaya yang bisa berlanjut hingga hari pemungutan suara. Pada Mei, saat ditanya wartawan apakah akan mengirim Garda Nasional atau ICE ke lokasi pemungutan suara pada November, Trump tidak menjawab langsung.

"Saya akan melakukan apa pun yang diperlukan untuk memastikan kita memiliki pemilu yang jujur. Kita harus memiliki pemilu yang jujur," jawabnya.

Pada September, Menteri Keamanan Dalam Negeri Markwayne Mullin menegaskan bahwa ICE tidak akan "berpatroli" di tempat pemungutan suara, tetapi menyiratkan agennya bisa berada di sana karena alasan lain. "Satu-satunya alasan kami berada di tempat pemungutan suara adalah jika ada ancaman terhadap tempat tersebut atau kami sedang melaksanakan surat perintah terhadap seseorang yang sedang kami kejar," kata Mullin.

Sebuah jajak pendapat nasional yang dilakukan Universitas California, San Diego pada September menemukan 40 persen responden memperkirakan agen ICE akan hadir di dekat tempat pemungutan suara pada hari pemilihan.

Pada Selasa, Human Rights Watch mendesak pemerintahan Trump memerintahkan agen ICE agar tidak dikerahkan di dekat tempat pemungutan suara maupun lokasi pemilu sela lainnya.

"Pelanggaran yang dilakukan petugas ICE telah berdampak serius pada warga AS yang telah dihentikan, dipukuli, ditahan, dideportasi, bahkan dibunuh," kata Philippe Bolopion, direktur eksekutif Human Rights Watch. "Para pemilih tidak seharusnya takut terjaring dalam operasi ICE saat mereka menuju ke tempat pemungutan suara."

Pada 16 Oktober, Amnesty International menyampaikan seruan serupa: para pemilih yang sah harus memiliki kesempatan berarti untuk berpartisipasi dalam pemilu tanpa hambatan diskriminatif dan sewenang-wenang, intimidasi oleh pasukan bersenjata, atau rasa takut saat menjalankan hak mereka.

Sumber: Al Jazeera