Utang Membengkak, Biaya Pinjaman Melonjak ke Level Tertinggi Sejak Krisis

Oleh

Reading Comfort

adjust the font size

PRANCIS - INTARTA.com - Pemerintah menghadapi gelombang protes atas biaya hidup yang terus naik, di saat biaya utang negara ikut melonjak ke titik tertinggi sejak krisis keuangan. Utang publik sudah mencapai sekitar 120 persen dari produk domestik bruto (PDB), dan pasar kini menuntut premi risiko yang makin mahal dari negara itu.

Pemerintah berencana menggelontorkan pinjaman berbunga rendah senilai 4 miliar euro atau sekitar 4,48 miliar dolar Amerika Serikat untuk merenovasi sekolah hingga 2030, ditambah 1 miliar euro untuk universitas hingga 2029. Masalahnya, janji itu dibuat dengan uang yang sebenarnya tidak dimiliki negara.

Premi Risiko Tertinggi Sejak Krisis Keuangan

Selisih imbal hasil obligasi pemerintah dengan obligasi Jerman — yang dikenal sebagai spread — kini berada di level tertinggi sejak krisis keuangan. Pemerintah harus membayar bunga hampir 1,6 poin persentase lebih tinggi dibanding Jerman untuk obligasi bertenor 10 tahun. Sejak Juni 2026, spread itu sudah lebih dari dua kali lipat.

Friedrich Heinemann, ekonom di Leibniz Center for European Economic Research (ZEW) di Mannheim, menyebut spread sebagai semacam pengukur demam bagi pasar obligasi.

“Pengukur demam ini kemudian memaksa perubahan arah. Jika spread naik terlalu tajam, kondisi pembiayaan negara tertekan, dan siapa pun yang membutuhkan pinjaman harus membayar bunga lebih tinggi. Bank kemudian bermasalah, dan krisis pun membesar,” kata Heinemann.

Ia memperingatkan situasi itu bisa meluncur ke krisis keuangan. “Ini akhirnya akan mengirim sinyal yang jelas kepada semua orang: keadaan tidak bisa terus seperti ini kecuali Anda siap mengambil risiko keruntuhan ekonomi yang sesungguhnya,” ujarnya.

Landry Charrier, peneliti di Center for Advanced Security, Strategic and Integration Studies Universitas Bonn, menilai kebiasaan belanja dengan utang itu tidak akan segera berhenti. Menurut data badan statistik INSEE, 56 persen penduduk menerima manfaat dan layanan pemerintah lebih besar daripada pajak dan iuran yang mereka bayarkan, sehingga mayoritas punya kepentingan nyata mempertahankan keadaan seperti sekarang.

Beban Bunga Terus Membesar

Semakin tinggi bunga, semakin besar porsi anggaran yang habis hanya untuk membayar utang. Negara itu diperkirakan membayar bunga lebih dari 79 miliar euro atas total utang publiknya pada 2026. Angka itu diproyeksikan menembus 91 miliar euro pada 2027 dan bisa mencapai 125 miliar hingga 132 miliar euro pada 2030.

Beban bunga pemerintah pusat saja diperkirakan 62,6 miliar euro menurut Agence France Tresor, lembaga perbendaharaan negara. Dalam beberapa tahun ke depan, pemerintah harus membiayai ulang obligasi dalam jumlah besar yang diterbitkan saat suku bunga berada di titik terendah sejarah, sementara defisit anggaran yang besar memaksanya terus berutang.

Situasi ini kontras dengan Jerman, yang utang publiknya hanya sekitar 65 persen dari PDB meski menyiapkan paket investasi 600 miliar euro untuk infrastruktur dan pertahanan. Jerman masih memegang peringkat kredit tertinggi AAA, sementara Prancis dinilai AA, A+, atau Aa3 tergantung lembaganya, dan beberapa lembaga memberi prospek negatif. Namun Jerman pun tak kebal: Heinemann menghitung pembayaran bunga pemerintah federal Jerman yang selama ini sekitar 30 miliar euro akan berlipat tiga dalam beberapa tahun dan melampaui 90 miliar euro, sehingga angka 100 miliar euro per tahun tidak lagi jauh.

Janji Mahal dari Kubu Kanan dan Kiri

Di tengah realitas ekonomi itu, perdebatan politik justru dipenuhi janji mahal. Partai kanan jauh National Rally (RN) dan kiri jauh France Unbowed (LFI) sama-sama berkampanye dengan janji yang menelan biaya besar.

Pemimpin RN Marine Le Pen ingin mengembalikan usia pensiun ke 62 tahun sambil menjanjikan penghematan 140 miliar euro. Pemimpin LFI Jean-Luc Mélenchon bahkan mengusulkan obligasi pemerintah yang dipegang bank sentral “dibuang ke api”. “Tidak akan ada yang menyadari mereka sudah lenyap,” klaimnya.

Heinemann menyebutnya contoh bagus bagaimana partai radikal di kanan maupun kiri sekadar menyampaikan dongeng ekonomi. Pesan bersama mereka, katanya, adalah ada jalan keluar dari kekacauan ini yang tidak membutuhkan konsolidasi fiskal maupun pemotongan yang menyakitkan.

Gejolak di pasar obligasi Eropa itu juga patut dicermati dari Indonesia. Ketika investor global menghindar dari risiko, tekanan bisa merembet ke pasar keuangan negara berkembang, termasuk rupiah dan imbal hasil surat berharga negara. Posisi Indonesia sendiri masih jauh lebih longgar: rasio utang pemerintah terhadap PDB tercatat 40,30 persen per akhir September 2026 menurut Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, jauh di bawah batas maksimal 60 persen yang ditetapkan Undang-Undang Keuangan Negara. Pelajaran dari kasus ini justru soal kecepatan: ketika kepercayaan pasar goyah, ruang belanja negara bisa menyempit jauh lebih cepat daripada yang diperkirakan pemerintah mana pun.

Charrier menilai mata uang euro selama ini memudahkan akses ke pembiayaan murah dan melunakkan tekanan untuk berbenah. Dulu, devaluasi mata uang membuat ketidakseimbangan ekonomi langsung terasa lewat daya beli yang menurun dan harga yang naik. “Sekarang, sinyal peringatan itu hilang. Ini menciptakan ilusi bahwa penyesuaian yang diperlukan bisa ditunda tanpa batas,” katanya.

Utang yang terus menumpuk bukan hal baru: selama lebih dari setengah abad negara itu rutin membelanjakan lebih banyak daripada yang dikumpulkan dari pajak, dan terakhir kali anggaran berimbang adalah pada 1974. Terakhir kali premi risiko setinggi ini dibayar adalah akhir 2011, di tengah krisis utang zona euro. Pendorong utamanya kini adalah premi risiko yang makin besar karena utang yang tinggi, ketidakstabilan politik, defisit anggaran yang besar, dan kerusuhan yang baru terjadi.