Chusnunia Desak Pemerintah Berantas Rokok Ilegal demi Iklim Usaha Sehat

JAKARTA - INTARTA.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mendesak pemerintah menindak tegas peredaran rokok ilegal yang dinilainya merusak persaingan di industri tembakau. Ia menilai langkah Kementerian Perindustrian menertibkan rokok tanpa cukai perlu didukung penuh agar iklim usaha kembali sehat.

Menurut Chusnunia, maraknya rokok ilegal membuat produsen legal yang taat membayar cukai merasa dirugikan. Produk ilegal beredar tanpa beban cukai yang sama, sehingga harganya bisa jauh lebih murah dan menekan pangsa pasar produk resmi.

Ia merujuk hasil survei rokok tercecer atau littered pack survey yang mencatat tingkat peredaran rokok ilegal di sejumlah kota besar mencapai 10,77 persen. Angka itu, kata dia, menunjukkan persoalan ini bukan lagi pelanggaran kecil, melainkan sudah menggerus pasar secara sistematis.

"Pelaku industri rokok legal yang telah membayar cukai dan berkontribusi maksimal tentunya merasa dirugikan dan tertekan oleh gempuran rokok ilegal yang tidak tersentuh beban yang sama," ujarnya.

Bea Cukai Sita 1,7 Miliar Batang Rokok Ilegal

Chusnunia juga mengapresiasi kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan beserta lembaga terkait yang terus melakukan penindakan sepanjang 2026. Hingga Oktober 2026, Bea Cukai telah menyita 1,7 miliar batang rokok ilegal, naik sekitar 80 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Lonjakan sitaan itu menunjukkan penindakan makin gencar, tetapi juga menjadi penanda bahwa peredaran rokok ilegal masih sangat besar. Tanpa penindakan yang konsisten, produsen legal akan terus kehilangan pasar dan penerimaan cukai negara ikut tergerus.

Namun Chusnunia mengingatkan, penindakan saja tidak cukup. Pemerintah perlu menyiapkan jalan keluar bagi produsen rokok ilegal agar bisa beralih menjadi usaha resmi.

"Selain penindakan harus ada upaya konkret pemerintah untuk mendorong produsen atau pelaku usaha rokok ilegal untuk diberikan pendampingan dan kemudahan akses perizinan agar dapat beralih menjadi usaha yang resmi," ucapnya.

Dampak ke Pekerja dan Petani Tembakau

Tekanan dari rokok ilegal tidak berhenti di pabrik. Chusnunia menjelaskan, bila produksi pabrik legal menyusut, jam kerja buruh bisa dipangkas dan risiko pemutusan hubungan kerja bagi jutaan pekerja di sektor industri hasil tembakau ikut meningkat.

Dampaknya juga menjalar ke hulu. Menurunnya produksi pabrik legal berarti menurunnya serapan tembakau dan cengkeh dari petani lokal, yang selama ini menggantungkan penghasilan pada industri tersebut.

"Berkurangnya produksi dari pabrik legal pastinya berdampak langsung pada menurunnya permintaan dan serapan tembakau serta cengkeh dari petani lokal. Kami mendesak pemerintah untuk menindak peredaran rokok ilegal, negara harus hadir untuk menumbuhkan iklim usaha yang sehat," ujarnya.

Dengan dukungan politik dari DPR, langkah penindakan sekaligus pembinaan diharapkan bisa berjalan beriringan: rokok ilegal diberantas, pelaku usahanya dibina menjadi legal, dan pekerja serta petani tembakau tetap terlindungi.