Komisi III Jadwalkan Rapat Kerja dengan Kapolri, Dalang Penyadapan Jadi Sorotan

JAKARTA - INTARTA.com - Komisi III DPR RI menjadwalkan rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Kamis, 12 November 2026, untuk membahas perkembangan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Rapat tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan parlemen terhadap penegakan hukum. Komisi III ingin memastikan pengusutan perkara berjalan terbuka dan menyeluruh, tidak berhenti pada penetapan tersangka semata.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan, rapat kerja itu akan mendalami siapa yang berada di balik perintah penyadapan, apa motif pelaksanaannya, serta bagaimana pertanggungjawaban hukum seluruh pihak yang terlibat.

"Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis, 12 November 2026, untuk membahas kasus penyadapan ilegal, termasuk membongkar siapa dalang dan apa motif di balik penyadapan tersebut," kata Habiburokhman dalam keterangannya, Senin (9/11/2026).

Habiburokhman menjelaskan, rapat baru bisa digelar pada Kamis karena masa persidangan DPR dijadwalkan kembali dimulai pada Selasa, 10 November 2026. Rapat akan dipimpin langsung olehnya, didampingi tiga Wakil Ketua Komisi III, yakni Rano Alfath, Dede Indra Permana, dan Ahmad Sahroni, serta Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Nazarudin Dek Gam.

Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komjen Pol. Asep Safrudin sebelumnya menjelaskan, Listyo Sigit Prabowo (LSP), Ahrie Sonta (ASN), dan Eko Hadi (EH) telah ditetapkan sebagai tersangka terkait penyadapan tanpa prosedur terhadap Presiden Prabowo Subianto.

"Penyidik telah menetapkan 3 orang tersangka, dengan inisial LSP, ASN, dan EH," ucap Asep Safrudin di Bareskrim Polri, Selasa (3/11/2026).

Bareskrim kemudian kembali menetapkan Irjen Slamet Uliandi (SU) sebagai tersangka dalam perkara yang sama. Tersangka diduga melakukan penyadapan tanpa prosedur terhadap nomor telepon Presiden, pejabat negara, tokoh politik dan media, serta tokoh ormas, LSM, dan pengusaha.

Kasus ini menyentuh langsung kewenangan lembaga penegak hukum yang seharusnya menjaga keamanan komunikasi pejabat negara. Publik menanti jawaban atas pertanyaan paling mendasar: siapa yang memerintahkan penyadapan, untuk kepentingan apa, dan sejauh mana jaringan itu bekerja. Rapat kerja pekan ini menjadi ujian bagi DPR dan Polri untuk membuktikan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum, sekalipun berasal dari internal korps sendiri.