Akses Dagang Bebas Bea Dicabut, Ribuan Produk Kehilangan Keistimewaan

WASHINGTON - INTARTA.com - Pemerintah Amerika Serikat berencana menghentikan keikutsertaan dua negara dalam program preferensi perdagangan yang selama 26 tahun memberi akses bebas bea ke pasarnya untuk ribuan produk dari kawasan sub-Sahara. Keputusan yang berlaku mulai Januari 2027 itu diumumkan pada Senin oleh Perwakilan Dagang Amerika Serikat, Jamieson Greer, yang menyebut Presiden Donald Trump bermaksud mengakhiri status kedua negara dalam program African Growth and Opportunity Act (AGOA).

Dalam pernyataannya, Greer menilai kedua pemerintah itu menjalankan praktik yang tidak sejalan dengan kriteria kelayakan AGOA, termasuk hambatan yang melemahkan perdagangan dan investasi Amerika serta praktik yang dinilai mengancam kepentingan keamanan nasional dan kebijakan luar negeri di kawasan tersebut. Pernyataan itu tidak merinci contoh hambatan dagang maupun persoalan keamanan yang dimaksud.

AGOA diperkenalkan pada 2000 oleh mantan Presiden Bill Clinton dan menjadi pusat keterlibatan ekonomi Amerika Serikat dengan kawasan sub-Sahara. Program yang ditinjau secara berkala ini mencakup lebih dari 1.800 produk dan memberi dorongan ekonomi penting bagi lebih dari 30 negara anggota. Syarat keanggotaannya antara lain menghapus hambatan perdagangan dan investasi Amerika, menjaga ekonomi pasar terbuka, serta menjunjung prinsip demokrasi seperti supremasi hukum, hak asasi manusia, dan perlindungan tenaga kerja. Program ini sempat diperpanjang pada Februari oleh Trump setelah melalui peninjauan rutin.

Salah satu negara yang terdampak merupakan penerima manfaat terbesar AGOA. Sepanjang 2025, nilai barang yang diekspornya ke Amerika Serikat di bawah program itu mencapai lebih dari 1,7 miliar dolar AS, meliputi suku cadang mobil, buah jeruk, dan anggur. Kementerian perdagangannya menyatakan pekan lalu sudah bersiap menghadapi keputusan tersebut, dengan catatan ekspor AGOA hanya sekitar 10 persen dari total ekspornya ke Amerika Serikat dan 1 persen dari total ekspor globalnya.

Pernyataan kementerian itu menegaskan AGOA tetap penting, tetapi bukan keseluruhan hubungan ekonomi dengan Amerika Serikat, dan pemerintahnya akan memberi dukungan bagi sektor yang terdampak. Presiden Cyril Ramaphosa dalam beberapa pekan terakhir mengatakan negaranya harus bersiap kehilangan AGOA dengan mencari pasar dan kesepakatan dagang baru bersama mitra seperti Tiongkok.

Industri jeruk yang sangat bergantung pada ekspor memperingatkan seluruh rantai nilainya di kedua sisi Atlantik kini terancam, dan lapangan kerja serta keamanan ekonomi banyak komunitas ikut dipertaruhkan. Bagi negara kedua, ekspor utama ke Amerika Serikat meliputi kopi dan mineral, sehingga pencabutan fasilitas bebas bea berpotensi menaikkan biaya, menekan daya saing, dan memukul petani serta penambang di hulu rantai pasok.

Tekanan ekonomi terhadap negara kedua juga berkaitan dengan tuduhan dukungan terhadap kelompok pemberontak M23 di Republik Demokratik Kongo. Washington pekan lalu menjatuhkan sanksi terhadap kementerian pertahanannya, yang membantah memiliki hubungan dengan M23, bersama sejumlah individu, lembaga, dan sebuah kilang emas.

Kabar ini menjadi pengingat bagi pembaca di Indonesia bahwa fasilitas dagang preferensial bukanlah hak permanen: ia bisa dicabut ketika hubungan politik dan kebijakan dagang berubah, meski programnya sudah berjalan puluhan tahun. Pelajaran yang bisa dipetik adalah pentingnya diversifikasi pasar, penguatan daya saing produk, dan tidak menggantungkan satu sektor sepenuhnya pada satu pasar atau satu skema preferensi. Bagi eksportir, masa transisi hingga Januari 2027 menjadi jendela untuk menegosiasikan ulang, mencari pembeli baru, dan menyiapkan skenario bila tarif kembali berlaku penuh. Verifikasi silang terhadap laporan kantor berita Reuters pada 2 November 2026 menguatkan inti kabar ini, termasuk tanggal berlaku 1 Januari 2027 dan nilai ekspor 1,7 miliar dolar AS pada 2025.