Menteri HAM Sebut Dugaan Penyadapan Kepala Negara sebagai Pengkhianatan

JAKARTA - INTARTA.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret tiga jenderal Polri. Pigai menilai tindakan tersebut bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan ancaman serius terhadap HAM dan keamanan nasional.

Pigai menyebut penyadapan tanpa dasar hukum telah mencederai hak konstitusional warga negara, terutama hak atas privasi, keselamatan, dan rasa aman.

"Ini jelas jadi ancaman nyata dan serius terhadap hak asasi manusia, pertahanan dan keamanan negara. Ada hak atas privasi di situ, keselamatan dan rasa aman yang terancam," kata Pigai dalam siaran pers, Rabu (4/11).

Menurut Pigai, dugaan penyadapan terhadap kepala negara harus menjadi perhatian serius seluruh institusi negara, sebab komunikasi Presiden berkaitan dengan kepentingan strategis pemerintahan dan kedaulatan bangsa.

Ia mengingatkan perlindungan privasi telah dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Ketentuan serupa juga tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Penilaian keras ini menunjukkan betapa seriusnya dugaan penyadapan terhadap kepala negara: bukan hanya soal siapa yang disadap, tetapi soal batas kekuasaan aparat dan jaminan konstitusional bagi setiap warga. Bila penyadapan bisa dilakukan tanpa dasar hukum terhadap presiden, rasa aman warga biasa pun ikut dipertanyakan.

Langkah berikutnya yang dinanti publik adalah proses hukum yang terbuka dan tuntas terhadap para tersangka, serta penjelasan resmi mengenai dasar dan pengawasan penyadapan di tubuh aparat. Kejelasan itu penting agar kepercayaan terhadap institusi penegak hukum tidak runtuh, dan agar peristiwa serupa tidak terulang.