Suara Pemilih Berbalik, Penguasa Kehilangan Pijakan di Parlemen

AMERIKA SERIKAT - INTARTA.com - Peta kekuatan politik berubah pada malam pemilu sela, ketika pemilih memutuskan siapa yang menguasai dua majelis parlemen untuk beberapa tahun ke depan. Seluruh 435 kursi Dewan Perwakilan Rakyat diperebutkan, bersama 35 kursi Senat, dalam pemungutan suara yang digelar empat tahun sekali dan sering dibaca sebagai penilaian atas kinerja pemerintahan yang sedang berjalan.

Sebelum malam pemungutan suara, partai penguasa memegang mayoritas tipis di kedua majelis. Keunggulan itu rapuh: di Senat mereka menguasai 53 dari 100 kursi, sementara di Dewan Perwakilan Rakyat mereka memegang 220 dari 435 kursi, hanya dua kursi di atas ambang mayoritas 218 kursi. Selisih sekecil itu membuat setiap perebutan kursi menjadi penentu arah kebijakan nasional.

Perubahan pertama yang tercatat datang dari Senat, ketika Roy Cooper berhasil merebut satu kursi yang sebelumnya dipegang kubu penguasa. Untuk mengambil alih Senat, kubu oposisi perlu merebut sedikitnya empat kursi. Di Dewan Perwakilan Rakyat, oposisi juga sudah membalikkan satu kursi, sehingga perebutan mayoritas semakin terbuka.

Penghitungan masih berjalan dan hasil di sejumlah daerah belum final. Lembaga pemantau mengikuti acuan Associated Press dalam menetapkan pemenang tiap kursi, sementara data pemilih terus diperbarui seiring masuknya suara dari berbagai wilayah. Tempat pemungutan suara di sejumlah negara bagian timur sudah ditutup pada dini hari waktu setempat, dan antrean penghitungan diperkirakan masih berlanjut.

Survei pemilih yang menjadi dasar analisis data ini melibatkan lebih dari 75.000 pemilih terverifikasi, gabungan dari pemilih awal, pemilih lewat pos, dan pemilih yang disurvei saat keluar dari tempat pemungutan suara. Hasilnya memperlihatkan pembelahan yang tajam berdasarkan isu yang dianggap paling penting.

Ekonomi menjadi isu yang paling terasa. Harga bahan bakar naik signifikan sejak pecahnya perang Iran, dan harga kebutuhan sehari-hari semakin mahal di banyak tempat. Hampir separuh pemilih menyatakan kondisi keuangan keluarganya lebih buruk dibanding dua tahun lalu. Di kelompok yang merasa lebih baik, 75 persen memilih kubu penguasa, sementara di kelompok yang merasa lebih buruk, hanya 24 persen yang memilih kubu yang sama dan 72 persen memilih oposisi.

Isu imigrasi juga memisahkan pemilih dengan jelas. Di antara pemilih yang menempatkan imigrasi sebagai masalah utama, 89 persen memilih kubu penguasa dan hanya 9 persen memilih oposisi. Retorika keras soal deportasi dan penindakan oleh aparat imigrasi federal menjadi latar perdebatan itu, dengan pendukung kebijakan tersebut menilai langkah itu perlu demi keamanan, sementara penentangnya menyoroti penangkapan terhadap orang yang masih menjalani proses suaka.

Sebaliknya, pemilih yang menganggap kondisi demokrasi sebagai masalah paling mendesak cenderung memilih oposisi, sebanyak 77 persen. Kekhawatiran itu antara lain berkaitan dengan perintah pengadilan yang diabaikan dan resolusi parlemen yang tidak dijalankan. Soal tarif impor, pemilih pun terbelah mengikuti garis partai: kebijakan menaikkan tarif atas barang dari banyak mitra dagang disebut bertujuan menyeimbangkan neraca dagang dan melindungi industri dalam negeri, tetapi juga membuat banyak barang menjadi lebih mahal bagi konsumen.

Meski nama presiden tidak tercantum di surat suara, pemilu sela ini dipandang sebagai referendum atas dua tahun pemerintahannya. Tingkat persetujuan terhadap Donald Trump dilaporkan turun ke titik terendah sepanjang masa jabatannya, dengan kurang dari 30 persen pemilih menilai kinerjanya baik. Jajak pendapat keluar menunjukkan separuh pemilih melihat pemilu ini sebagai kesempatan untuk menegur presiden, dan tiga perempat pemilih mengaku marah atau tidak puas dengan arah negara.

Ketidakpuasan itu tidak hanya datang dari kubu oposisi. Di antara pemilih yang menilai kinerja parlemen yang dikuasai kubu penguasa selama dua tahun terakhir buruk, sepertiga justru adalah pemilih kubu penguasa sendiri. Polarisasi yang ekstrem membuat kompromi atas undang-undang dan anggaran semakin sulit dicapai, dan kebuntuan itu ikut memupuk kekecewaan. Dari pemilih yang menilai negaranya berjalan ke arah yang benar, hanya 4 persen yang merupakan pemilih oposisi, sementara di antara yang marah atau tidak puas, 69 persen adalah pemilih oposisi dan 27 persen adalah pemilih kubu penguasa yang kecewa pada pemimpinnya sendiri.

Sejarah memberi peringatan bagi partai yang sedang berkuasa. Pada pemilu sela 2006, George W. Bush yang tingkat persetujuannya tinggal 25 persen di akhir masa jabatan kedua harus menyaksikan partainya kehilangan kendali atas kedua majelis. Pola itu kini kembali mengancam: bila oposisi merebut satu atau kedua majelis, presiden akan jauh lebih sulit menjalankan agenda sesuai kehendaknya, karena sebagian besar keputusan federal harus disetujui parlemen sebelum berlaku.

Bagi Indonesia, perubahan peta kekuatan ini bukan sekadar kabar dari jauh. Arah kebijakan dagang, termasuk tarif impor, serta sikap terhadap imigrasi dan kerja sama internasional, sangat dipengaruhi oleh siapa yang menguasai parlemen. Eksportir Indonesia yang mengandalkan pasar di sana, pekerja migran dan diaspora, hingga pelaku usaha yang sensitif terhadap nilai tukar dan harga komoditas, semuanya akan merasakan dampak tidak langsung dari pergeseran ini. Bila parlemen baru lebih menahan laju agenda presiden, sejumlah kebijakan bisa melambat atau berubah arah, dan kepastian itu penting bagi mitra dagang yang merencanakan kontrak dan pengiriman berbulan-bulan ke depan. Langkah berikutnya yang patut diikuti adalah penghitungan akhir di kursi-kursi ketat, susunan pimpinan majelis yang baru, serta agenda legislasi pertama yang akan mereka dorong begitu resmi memegang kendali.