Lima Perusahaan Sepakat Jalani Penilaian atas Dugaan Kaitan Kabut Asap

SINGAPURA - INTARTA.com - Lima perusahaan terdaftar di Singapura yang diduga berkaitan dengan kebakaran penyebab kabut asap lintas batas telah sepakat menunjuk penilai dan bekerja sama dalam proses penilaian, menurut Badan Lingkungan Nasional (NEA) pada Sabtu (31/10).

Badan itu bertemu perwakilan Wilmar International, Golden Agri-Resources, APP Company, APP Company (China), dan Indofood Agri Resources. NEA juga akan bertemu Kencana Agri, yang menyatakan kesediaannya secara sukarela menunjuk penilai.

"NEA menyambut respons dari perusahaan-perusahaan terdaftar di Singapura yang menyatakan kesediaan bekerja sama dengan proses penilaian yang dilakukan penilai dari Panel Kabut Asap Lintas Batas," kata badan tersebut.

NEA juga menyambut pernyataan publik First Resources yang menyatakan siap menunjuk firma investigasi dan firma hukum untuk menilai apakah perusahaan itu memiliki keterlibatan atau kaitan dengan kebakaran di Indonesia yang berkontribusi terhadap kabut asap lintas batas. "Kami menantikan konfirmasi tertulis atas partisipasinya dalam proses penilaian," kata NEA.

Menurut badan itu, partisipasi sukarela perusahaan-perusahaan tersebut dalam proses penilaian akan membantu menegakkan fakta. Sebelumnya pekan ini, eksekutif senior dari 10 perusahaan yang diduga berkaitan dengan kebakaran penyebab kabut asap berjanji bekerja sama penuh dengan penyelidikan Singapura, setelah bertemu tiga menteri.

Wakil Perdana Menteri Gan Kim Yong, Menteri Senior K Shanmugam, dan Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Grace Fu bertemu para pimpinan perusahaan untuk menyampaikan ekspektasi pemerintah dan rencana memperkuat aturan guna meminta pertanggungjawaban pihak yang bertanggung jawab atas polusi kabut asap. Pertemuan yang berlangsung kurang dari setengah jam itu dihadiri Bumitama Agri, First Resources, Golden Agri-Resources, Indofood Agri Resources, Kencana Agri, TSH Resources, Wilmar International, dan Sinar Mas Group. Penasihat senior Sinar Mas Group, Bernard Tan, juga mewakili Asia Pulp and Paper dan Asia Pulp and Paper (China).

Pada Jumat, Kementerian Hukum dan NEA mengumumkan tujuh anggota telah dipilih untuk panel khusus yang akan menilai perusahaan-perusahaan yang diidentifikasi pemerintah karena dugaan kaitan dengan kabut asap lintas batas.

Tiga di antaranya adalah firma investigasi: Control Risks Group, FTI Consulting (Singapore), dan Kroll Singapore. Empat sisanya adalah firma hukum atau penasihat hukum: Dentons Rodyk and Davidson LLP, Toby Landau KC dari Duxton Hill Chambers, TSMP Law Corporation, dan WongPartnership LLP. Menurut kementerian dan NEA, para anggota itu membawa keahlian investigasi forensik, analisis keuangan, intelijen korporat, penasihat risiko, dan layanan hukum.

First Resources, dalam laporan ke Bursa Singapura pada Jumat malam, menyatakan bermaksud bekerja sama penuh dengan NEA dan akan, atas biayanya sendiri, menunjuk firma investigasi dan firma hukum dari panel penilai pemerintah. Perusahaan itu menyebut sedang mengumpulkan informasi yang diminta dan akan menjawab sesuai ketentuan dalam pemberitahuan tersebut.

Tiga anak usaha First Resources di Kalimantan Barat bekerja sama dengan otoritas Indonesia terkait kebakaran hutan dan lahan di wilayah itu, kata perusahaan tersebut, seraya menambahkan belum ada sanksi atau denda yang dijatuhkan terkait insiden tersebut. Indofood Agri Resources, Bumitama, dan Kencana pun menyampaikan hal serupa, yakni sedang menyiapkan informasi dan dokumen yang diminta.

Keempat perusahaan itu menyatakan belum menemukan hubungan operasional, rantai pasok, maupun bisnis dengan 10 perusahaan Indonesia yang menerima pemberitahuan berdasarkan Undang-Undang Polusi Kabut Asap Lintas Batas. Kencana menegaskan kembali bahwa kepolisian Indonesia telah memulai penyelidikan awal atas insiden kebakaran di anak usahanya di Kalimantan Utara.

Bagi pembaca di Indonesia, proses ini penting karena kebakaran hutan dan lahan yang menjadi sumber kabut asap terjadi di wilayah Indonesia sendiri, dengan dampak kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang paling dulu dirasakan masyarakat sekitar. Penilaian independen terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga terkait dapat memperjelas siapa yang bertanggung jawab, sekaligus mendorong pencegahan yang lebih kuat agar musim kemarau berikutnya tidak kembali diselimuti asap.

Langkah berikutnya yang perlu dicermati adalah konfirmasi tertulis dari First Resources, hasil pertemuan NEA dengan Kencana Agri, serta temuan awal panel penilai setelah perusahaan-perusahaan menyerahkan dokumen yang diminta.