Rudi Alfahri Rangkuti Desak Pemerintah Tuntaskan Proyek KA Mangkrak Rp1,3 Triliun

BESITANG - INTARTA.com - Pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa sepanjang 80 kilometer di Kabupaten Langkat kembali menjadi sorotan setelah bertahun-tahun terhenti tanpa kejelasan. Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi PAN, Rudi Alfahri Rangkuti, mendesak pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera menentukan langkah untuk melanjutkan proyek senilai sekitar Rp1,3 triliun itu.

Menurut Rudi, proyek yang sudah menelan anggaran besar tidak boleh dibiarkan mangkrak tanpa kepastian penyelesaian. Aset negara yang sudah dibangun di sepanjang jalur, mulai dari rel hingga bantalan, berisiko rusak dan hilang bila tak kunjung ada keputusan.

"Jangan biarkan mangkrak terlalu lama. Nanti mubazir," kata Rudi, Jumat (13/11/2026).

Pembangunan Terhenti di Besitang

Rudi menjelaskan, pembangunan jalur tersebut hanya sampai di kawasan Besitang dan tidak diteruskan hingga Langsa, Aceh. Di sisi Aceh, sambungan rel yang mengarah ke Sumatera Utara memang sudah terlihat, tetapi konektivitasnya ke Besitang belum tersambung.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumut 12 yang meliputi Binjai dan Langkat itu mengaku prihatin karena jalur yang pengerjaannya dimulai sejak 2016 itu hingga kini belum bisa dimanfaatkan sebagaimana tujuan awalnya.

Ia juga menyoroti pengamanan material di lapangan. Sejumlah rel dan bantalan yang sudah terpasang maupun yang berada di sepanjang jalur terkesan dibiarkan tanpa pengamanan memadai, sehingga rawan menjadi sasaran pencurian. Sorotan itu menguat setelah muncul laporan hilangnya besi rel sepanjang lebih dari 200 meter di Kabupaten Langkat pada November 2026.

Harapan Konektivitas Sumut-Aceh

Jalur ini merupakan bagian dari pengembangan konektivitas kereta api Medan-Binjai-Besitang hingga ke wilayah Aceh. Bila tuntas, jalur sepanjang 80 kilometer itu diharapkan menjadi alternatif transportasi massal yang menopang mobilitas warga, distribusi barang, serta kegiatan perekonomian di daerah yang dilintasinya.

Rudi menilai pemerintah perlu mengevaluasi menyeluruh kondisi pembangunan jalur tersebut, termasuk kelayakan infrastruktur, kebutuhan anggaran lanjutan, serta kesiapan konektivitas dengan jaringan perkeretaapian yang sudah ada di Sumatera Utara. Penyelesaian proyek membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan, antara Kementerian Perhubungan, Pemprov Sumut, dan pengelola perkeretaapian, agar ada langkah yang jelas dan terukur.

Selain melanjutkan pembangunan, pemerintah juga diminta memastikan seluruh aset yang sudah dibangun tetap terpelihara dan terlindungi. Inventarisasi material, pemeriksaan kondisi rel dan bantalan, serta pengamanan lokasi dinilai perlu dilakukan supaya kerugian tidak bertambah besar selama proyek belum beroperasi.

"Jangan sampai anggaran besar yang sudah digunakan menjadi sia-sia. Pemerintah harus segera mengambil keputusan agar proyek ini bisa dituntaskan dan memberikan manfaat bagi masyarakat," tegasnya.