663 Hari Memerintah, 121 Kebijakan Diklaim Telah Diterbitkan

INTARTA.com - Presiden Prabowo Subianto memaparkan hasil kerja pemerintahannya selama 21 bulan atau 663 hari dalam pidato kenegaraan di hadapan Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD, Jumat (14/8/2026). Ia menyebut telah menerbitkan 121 kebijakan transformatif, rata-rata satu kebijakan tiap lima hari, dan merangkum capaian dalam 14 bidang utama.

Perlu digarisbawahi, seluruh angka dan klaim capaian berikut ini adalah pernyataan presiden sendiri dalam pidatonya, bukan hasil verifikasi independen. Untuk menilai keakuratannya, publik biasanya perlu membandingkannya dengan data resmi lembaga independen, karena sebagian besar angka di atas belum diverifikasi pihak ketiga.

Di bidang kelembagaan, DPR bersama pemerintah mengesahkan 13 undang-undang hingga Juli 2026, termasuk UU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga. DPD mengumpulkan 10.883 aspirasi dari 38 provinsi untuk bahan Rencana Kerja Pemerintah 2027. Mahkamah Agung menangani 38.148 perkara dan memutus 37.973 di antaranya, dengan produktivitas 99,54 persen. BPK mengklaim menyelamatkan keuangan negara Rp112 triliun, sementara penghasilan hakim junior dinaikkan 280 persen. Di tingkat layanan publik, 313 kabupaten/kota kini memiliki Mal Pelayanan Publik dengan sampai 150 jenis layanan.

Di bidang ekonomi, investasi 2025 tercatat Rp1.931 triliun dengan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja tercipta, disusul Rp1.010 triliun pada semester I-2026 dengan 1,4 juta lapangan kerja lebih. Ekonomi tumbuh 5,61 persen pada kuartal I-2026 dan 5,45 persen pada semester I-2026, diklaim sebagai pertumbuhan kuartal dan semester pertama tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Pemerintah juga tengah membangun Sistem Registri Unit Karbon serta bursa karbon dengan standar internasional.

Swasembada pangan diklaim tercapai hanya dalam satu tahun, jauh lebih cepat dari target awal empat sampai lima tahun. Delapan komoditas disebut sudah swasembada, yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit, sementara bawang putih, kedelai, daging sapi, dan kerbau masih dikejar. Di sisi input produksi, 145 aturan penyaluran pupuk dihapus, harga pupuk turun 20 persen, dan laba Pupuk Indonesia melonjak 252,8 persen.

Sejak 1 Juli 2026, negara disebut tidak lagi mengimpor solar, ditopang produksi biodiesel B50. Langkah ini diperkirakan menghemat devisa Rp170 triliun per tahun dan diposisikan sebagai langkah awal menuju swasembada energi.

Di bidang BUMN, dari 1.074 BUMN beserta anak-cucu usahanya, sebanyak 290 perusahaan sudah ditutup, dengan target sisa maksimal 300 BUMN pada akhir 2026. Restrukturisasi ini diklaim menghemat overhead sekitar Rp50 triliun per tahun. Laba BUMN naik dari Rp186 triliun pada 2024 menjadi Rp326 triliun pada 2025, tumbuh 75,3 persen, dan dividen naik dari Rp85,5 triliun menjadi Rp142,3 triliun. Dalam pidatonya, presiden juga melontarkan wacana pengadilan ad hoc dan kemungkinan pengampunan bagi pengelola BUMN yang mengaku salah dan mengembalikan kerugian negara, meski ini belum menjadi kebijakan resmi.

Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia kini mengelola 153 ton emas senilai sekitar Rp360 triliun, dengan tujuan agar emas tidak sekadar ditambang tapi juga disimpan dan diperdagangkan di dalam negeri. PT Danantara Sumberdaya Indonesia, yang mulai beroperasi 1 Juni 2026, disebut telah mengelola devisa ekspor US$14 miliar dari tiga komoditas strategis dalam waktu dua bulan 13 hari, memantau lebih dari 6.500 transaksi ekspor, dan menemukan potensi tambahan US$5 miliar dari penyesuaian harga, kualitas, serta pembayaran.

Danantara memulai 13 proyek hilirisasi pada 6 Februari 2026, disusul 13 proyek tambahan pada 29 April 2026, mencakup pengolahan batu bara menjadi DME pengganti LPG, tembaga, emas, garam industri, alumina menjadi aluminium, hingga pengolahan sampah menjadi energi. Proyek-proyek ini diklaim menyerap puluhan ribu tenaga kerja.

Sebanyak 100 dari target 1.100 Kampung Nelayan Merah Putih sudah dibangun menjelang akhir 2026, lengkap dengan pelabuhan, tempat pelelangan ikan, cold storage, dan fasilitas sosial. TNI membangun 2.500 jembatan desa dan Polri sekitar 800, menuju target 5.000 jembatan pada akhir 2026. Di sisi kelembagaan ekonomi, 10.000 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih sudah beroperasi, menuju target 30.000 koperasi optimal akhir 2026. Di sektor transportasi daring, bagian pendapatan pengemudi ojol naik dari 80 persen menjadi 92 persen, dengan sebagian pengemudi melaporkan pendapatan naik dua sampai tiga kali lipat.

Program Makan Bergizi Gratis diklaim menjangkau puluhan juta penerima tiap hari. Perbaikan sekolah melonjak dari 16.167 unit pada 2025 menjadi 71.744 unit pada 2026, dengan target tiap sekolah memiliki empat ruang kelas berlayar pintar. Di jalur lain, 182 Sekolah Rakyat sudah dibuka, 93 di antaranya permanen, menyediakan pendidikan, tempat tinggal, makanan, dan lingkungan aman bagi anak dari keluarga paling tidak mampu.

Program Cek Kesehatan Gratis disebut menjangkau sekitar 108 juta orang, tersedia di 10.255 puskesmas di 38 provinsi. Pemerintah membangun atau meningkatkan 66 RSUD di wilayah 3T, dengan 20 rumah sakit baru sudah beroperasi. Negara juga menanggung iuran JKN bagi 96,8 juta warga miskin dan tidak mampu.

Pendaftaran bansos digital sudah berjalan di 143 kabupaten/kota pada 26 provinsi, dengan lebih dari satu juta keluarga terdaftar dari target 12,5 juta keluarga. Proses verifikasi kelayakan yang dulu memakan waktu 75-200 hari kini diklaim bisa selesai dalam hitungan menit atau jam. Bantuan renovasi rumah menjangkau 83.907 unit hingga Juni 2026, ditambah pembiayaan FLPP untuk 91.531 rumah dan Kredit Program Perumahan untuk 95.878 debitur.

Jaringan 4G kini menjangkau 98,94 persen penduduk dan serat optik telah mencapai seluruh 38 provinsi, didukung satelit SATRIA-1 yang melayani 31.803 titik layanan publik. Industri pertahanan dalam negeri akan terus diperkuat, dan pemerintah menyatakan akan terus mendukung perdamaian serta kemerdekaan Palestina. Di bidang perdagangan, 25 perjanjian dagang sudah diterapkan, dua dalam proses ratifikasi, 13 dalam perundingan, dan dua menunggu penandatanganan, semuanya diarahkan membuka pasar, menarik investasi dan teknologi, serta menciptakan lapangan kerja.