Pengaduan Resmi Dilayangkan ke PBB atas Serangan Drone Mematikan

SUDAN - INTARTA.com - Pemerintah Sudan resmi melayangkan pengaduan terhadap Ethiopia ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dewan Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika, menyusul rentetan serangan drone mematikan sepanjang tahun ini. Pengaduan itu menuduh kelompok paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF) memanfaatkan wilayah Ethiopia untuk melancarkan serangan terhadap lokasi sipil dan pembangkit listrik di Sudan.

Kementerian Luar Negeri Sudan dalam pernyataan pada Minggu malam menyebut serangan tersebut sebagai agresi terang-terangan yang menimbulkan ratusan korban dan mengganggu layanan penting bagi warga. Menurut kementerian itu, rangkaian insiden tersebut menempatkan Ethiopia di hadapan hukum internasional.

Bersamaan dengan pernyataan itu, Dewan Kedaulatan Transisi yang dipimpin militer Sudan merilis laporan yang mencatat 70 serangan dalam periode 15 Februari hingga 27 Oktober, melibatkan 187 drone serang satu arah. Serangan-serangan itu menewaskan atau melukai 484 warga sipil serta menewaskan 176 tentara Sudan, sementara 200 tentara lainnya luka-luka.

Laporan tersebut menyatakan bahwa sejak Februari 2026, drone-drone bersenjata itu lepas landas dari wilayah Ethiopia untuk menyerang kota-kota dan warga sipil Sudan. Tiga titik yang disebut sebagai lokasi peluncuran adalah Bandara Asosa di Ethiopia barat, kawasan perbatasan Kurmuk-Gizen, dan pangkalan udara Bahir Dar di wilayah Amhara, Ethiopia barat laut.

Bulan Oktober saja tercatat 28 serangan yang dilakukan 97 drone. Salah satu serangan paling mematikan terjadi pada 9 Oktober di Wad el-Mahi, wilayah Blue Nile dekat perbatasan Ethiopia, yang menewaskan 30 warga sipil — terdiri dari 26 perempuan dan 4 anak — dan melukai 100 orang lainnya, kebanyakan keluarga pengungsi.

Sudan dan Ethiopia saling tuding dalam konflik yang telah berlangsung sejak perang saudara Sudan pecah pada April 2023. Militer Sudan berulang kali menuduh Ethiopia membantu RSF, sementara Ethiopia menuduh militer Sudan mendukung pemberontak yang terkait dengan Front Pembebasan Rakyat Tigray, tuduhan yang dibantah Khartoum.

Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Sabtu menyatakan sang sekretaris jenderal merasa prihatin mendalam atas dampak serangan drone di Sudan, beberapa hari setelah serangan terhadap sebuah pasar di wilayah Darfur yang dikuasai RSF menewaskan lebih dari 100 orang. Sekretaris Jenderal mengecam keras eskalasi serangan drone oleh para pihak yang berkonflik dan menyebut serangan itu melanggar hukum humaniter internasional.

Di balik angka-angka korban, yang paling terpukul adalah warga biasa: keluarga pengungsi yang kehilangan tempat berlindung, pasien yang bergantung pada listrik rumah sakit, dan pedagang pasar yang menjadi sasaran. Ketika pembangkit listrik diserang, dampaknya menjalar ke air bersih, layanan kesehatan, dan komunikasi — kebutuhan dasar yang sulit dipulihkan di tengah perang.

Bagi pembaca di Indonesia, kasus ini menjadi pengingat betapa cepatnya teknologi drone mengubah wajah perang modern: senjata yang murah dan sulit dilacak kini bisa menjangkau jauh ke wilayah sipil, melintasi perbatasan, dan memicu sengketa antarnegara di forum internasional. Langkah Sudan membawa perkara ini ke Dewan Keamanan PBB dan Uni Afrika akan menjadi ujian berikutnya — apakah tekanan diplomatik mampu menghentikan serangan, atau justru memperuncing ketegangan di kawasan yang sudah lama rapuh.