Dua Bulan Menghilang, Presiden Tertua di Dunia Jadi Tanda Tanya Besar

INTARTA.com - Sudah lebih dari dua bulan kepala negara tertua di dunia yang masih menjabat tidak terlihat di negerinya sendiri, dan pertanyaan yang selama ini dihindari kini makin sulit dibendung: siapa sebenarnya yang menjalankan pemerintahan?

Presiden Kamerun Paul Biya, yang kini berusia 93 tahun, terakhir disebut menjalani apa yang dinamakan kantor kepresidenan sebagai kunjungan pribadi singkat ke Eropa sejak 7 Juni 2026. Kata singkat itu kini sudah melampaui dua bulan, dan menjadi masa absen terlama dari negerinya dalam beberapa tahun terakhir.

Juru bicara pemerintah, René Emmanuel Sadi, akhirnya memberi sedikit keterangan lewat radio Prancis RFI: presiden berada di Jenewa, Swiss, dan tidak sedang dirawat di rumah sakit. Soal apa yang ia kerjakan di sana dan kapan tepatnya ia pulang, Sadi memilih tidak menjelaskan. Ia hanya menegaskan bahwa Biya masih hidup dan akan segera kembali.

Pernyataan semacam itu sebetulnya bukan hal baru. Biya dikenal jarang tampil di depan publik, dan kabar burung soal kesehatannya sudah berulang kali beredar sepanjang masa jabatannya. Pemerintah pun berulang kali membantahnya, bahkan pada 2024 sampai melarang media membahas kondisi kesehatan presiden dengan alasan keamanan nasional. Bedanya kali ini, durasi ketidakhadirannya jauh lebih panjang dari biasanya, sehingga pertanyaan lama terasa lebih mendesak.

Untuk memahami kenapa isu ini begitu sensitif, perlu melihat rekam jejaknya. Biya naik ke tampuk kekuasaan pada 1982 setelah presiden sebelumnya mengundurkan diri, lalu memenangkan pemilu presiden pertamanya pada 1984 di bawah sistem satu partai. Ketika sistem multipartai diberlakukan, ia tetap menang berturut-turut sebanyak enam kali pemilu berikutnya. Tahun lalu, ia kembali memenangkan masa jabatan kedelapannya, sebuah hasil yang disengketakan lawan-lawan politiknya dan diwarnai bentrokan antara demonstran dan aparat. Jika masa jabatan ini ia selesaikan, Biya berpotensi tetap berkuasa hingga mendekati usia 100 tahun.

Bagi banyak generasi muda Kamerun, ini bukan sekadar statistik. Abit Riassai Acha, mahasiswa doktoral di Universitas Yaoundé II, mengaku Biya adalah satu-satunya presiden yang pernah ia kenal sepanjang hidupnya. Menurutnya, warga memang sudah terbiasa dengan pola absen panjang semacam ini karena sudah terjadi berulang kali selama bertahun-tahun, tapi terbiasa bukan berarti berhenti bertanya bagaimana negara ini sebenarnya dikelola.

Menariknya, meski berada ribuan kilometer dari Kamerun, Biya tidak sepenuhnya lepas tangan. Awal bulan ini, pemerintah mengumumkan perombakan besar-besaran di jajaran militer, dan itu disebut sudah mendapat persetujuannya. Bagi pemerintah, ini jadi bukti bahwa presiden masih memegang kendali. Tapi bagi sebagian pihak lain, justru sebaliknya: ini memperkuat kecurigaan bahwa ada kekosongan kekuasaan yang coba ditutupi.

Sementara presidennya berada di sebuah kota mewah di Swiss, situasi di dalam negeri jauh dari kata baik-baik saja. Analis politik Collins Molua Ikome, warga Kamerun yang kini menetap di Jerman, sempat pulang berkunjung pada April lalu dan langsung menyaksikan sendiri kondisi jalan-jalan yang rusak parah, bahkan ia sempat melihat kecelakaan yang merenggut nyawa seseorang. Ia juga menyoroti pemadaman listrik yang kerap terjadi, korupsi, dan minimnya lapangan kerja bagi anak muda.

Di luar itu, Kamerun masih bergulat dengan konflik separatis di wilayah berbahasa Inggris, serangan kelompok Boko Haram di utara negeri, serta layanan kesehatan yang menurut Ikome masih jadi barang mewah bagi kebanyakan warga biasa. Harapan hidup di negara itu, katanya, masih di bawah 70 tahun, jauh dari usia Biya sekarang, yang menurutnya bisa dicapai justru karena akses ke layanan kesehatan luar negeri yang tak terjangkau rakyat kebanyakan.

Sampai berita ini ditulis, belum ada kepastian resmi kapan Presiden Biya akan kembali ke Kamerun, dan pemerintah belum memberikan penjelasan rinci soal kondisi kesehatannya. Pernyataan bahwa ia baik-baik saja dan akan segera kembali masih sebatas klaim pejabat pemerintah, belum disertai bukti independen.