Iklan
PolitikBerita

Komisi III DPR Desak Polisi Segera Usut Dugaan Pemerkosaan Bupati

Redaksi

Oleh

Komisi III DPR Desak Polisi Segera Usut Dugaan Pemerkosaan Bupati
Ilustrasi pemberitaan Intarta (Foto: Intarta/Redaksi)

Reading Comfort

KUPANG - INTARTA.com - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendesak Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur segera mengusut tuntas laporan dugaan pemerkosaan yang menyeret Bupati Kupang Yosef Lede. Ia menegaskan proses hukum harus berjalan profesional dan tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap siapa pun.

Habiburokhman mengaku sudah menghubungi Kapolda NTT secara langsung untuk meminta perhatian serius terhadap penanganan laporan tersebut. Menurutnya, setiap laporan yang masuk wajib ditindaklanjuti dengan cepat, apalagi bila terlapor merupakan pejabat publik.

Baca Juga:Komisi III Jadwalkan Rapat Kerja dengan Kapolri, Dalang Penyadapan Jadi Sorotan
"Baru saja saya menelepon Kapolda NTT. Saya minta untuk proaktif mengusut dugaan pemerkosaan, di mana ada seorang bupati di Kupang dilaporkan. Jangan sampai ada pengistimewaan terhadap siapa pun, namanya laporan harus ditindaklanjuti dengan cepat," kata Habiburokhman, Sabtu (14/11/2026).

Minta Penahanan Bila Bukti Sudah Cukup

Legislator Partai Gerindra itu juga meminta jajaran kepolisian tidak ragu mengambil langkah hukum yang tegas. Ia menilai penahanan perlu segera dilakukan apabila penyidik sudah mengantongi bukti permulaan yang cukup.

Baca Juga:RUU Perampasan Aset Diusulkan Atur Ganti Rugi Korban Investasi Bodong hingga Karhutla
"Kalau ada bukti permulaan yang cukup, saya minta agar yang bersangkutan ditahan," tegasnya.

Desakan ini penting karena posisi terlapor sebagai kepala daerah kerap menimbulkan kekhawatiran publik soal ketimpangan penegakan hukum. Penanganan yang cepat dan transparan menjadi penanda bahwa hukum berlaku sama bagi pejabat maupun warga biasa, sekaligus memberi rasa aman bagi pelapor untuk terus mengikuti proses hingga selesai.

Hukuman Berat Bila Terbukti di Pengadilan

Lebih lanjut, Habiburokhman mendorong penjatuhan sanksi pidana maksimal apabila dugaan tindak pidana tersebut terbukti di pengadilan. Ia meminta aparat penegak hukum memproses perkara ini sesuai koridor hukum yang berlaku.

"Dan kelak, kalau terbukti, ya, tuduhan pemerkosaan tersebut, maka harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya berdasarkan peraturan yang berlaku, undang-undang yang berlaku," pungkasnya.

Kasus ini kini menjadi sorotan publik di Kupang dan sekitarnya. Warga menanti langkah nyata Polda NTT, mulai dari pemeriksaan saksi dan pengumpulan bukti hingga penetapan status hukum terlapor, agar perkara dugaan kekerasan seksual ini tidak berhenti di tengah jalan.

Tambahkan Intarta Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.

Tambahkan Sekarang →

Topik

i

intarta

Berita & Media

Diskusi

Memuat…

Memuat komentar…