Aktivis Soroti Inkonsistensi Suket Gibran dan Fenomena Operasi Lompat Kodok

JAKARTA - INTARTA.com - Aktivis Terus Jadi Anti Pembual (Terjal), Luke Susilo, menyoroti karut-marut data dan inkonsistensi dokumen yang menjadi dasar surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut Luke, inti persoalan ini bukan lagi sekadar ijazah, melainkan kejanggalan pada surat keterangan penyetaraan yang dinilainya sarat manipulasi logika aturan dan "operasi lompat kodok" perpindahan lembaga pendidikan.

Dalam analisisnya yang melibatkan bantuan pemodelan sistem, Luke membeberkan empat lapis versi penyetaraan yang beredar di publik, mulai dari teks tertulis di suket resmi, pengakuan sidang Mahkamah Konstitusi (MK), hingga klaim para ahli dan tim hukum.

Luke menemukan adanya kontradiksi fatal antara aturan yang berlaku dengan praktik di lapangan. Berdasarkan Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 Pasal 1 angka 7, dasar utama penyetaraan ijazah luar negeri adalah kurikulum yang setara, bukan durasi waktu.

"Kalau logikanya waktu yang disamakan, mahasiswa yang lulus 14 semester (S1) bisa seenaknya minta disetarakan langsung dengan S2. Ini tentu ngawur. Aturan jelas melihat kurikulumnya," ujar Luke di Jakarta, Sabtu (8/11/2026).

Ia juga menyoroti bagaimana pihak militan Gibran dan tim hukum mencampuradukkan berbagai institusi, seperti Orchard Park Secondary School, UTS Insearch (Australia), hingga MDIS (Singapura), demi membenarkan status kelulusan setara SMA hingga S1. Menurut Luke, paling mencolok adalah fenomena "operasi lompat kodok" di mana suket mencatat UTS Insearch, sementara ahli dari pihak terkait justru mengandalkan Advanced Diploma dari MDIS.

Polemik ijazah pejabat publik bukan sekadar adu argumen antar kubu. Setiap dokumen negara yang dipertanyakan keabsahannya menggerus kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang menerbitkannya, dan pada akhirnya merugikan warga yang setiap hari berurusan dengan layanan administrasi negara.

Warga yang mengurus penyetaraan ijazah luar negeri untuk melamar kerja atau melanjutkan studi merasakan langsung dampaknya: prosedur yang seharusnya jelas dan konsisten justru tampak bisa lentur untuk kalangan tertentu. Karena itu, penjelasan resmi yang terbuka dari pihak terkait menjadi penting agar polemik ini tidak terus berputar tanpa ujung.