Ketika Kekayaan Raksasa Mengancam Demokrasi, Sejarawan Ingatkan Bahaya Baru

INTARTA.com - Sejarawan Timothy Snyder memperingatkan bahwa demokrasi sedang menghadapi ancaman yang tidak selalu datang dari kudeta atau kekerasan terbuka, melainkan dari konsentrasi kekayaan dan pengaruh yang begitu besar sehingga lembaga-lembaga publik perlahan berubah menjadi instrumen kekuasaan pribadi. Peringatan itu ia sampaikan menjelang pemilu sela, ketika warga menuju bilik suara di tengah pertanyaan besar: siapa sebenarnya yang memegang kendali, presiden terpilih atau para miliarder teknologi yang mengelilinginya?

Menurut Snyder, pertanyaan paling menentukan dalam pemilu kali ini bukan sekadar siapa yang menguasai kongres, melainkan apakah presiden yang sedang melemah, Donald Trump, akan menjadi jembatan menuju pemerintahan yang makin terbuka bagi segelintir oligarki teknologi. Dalam pandangannya, para pemilik perusahaan teknologi memiliki dana dan daya tawar politik yang cukup besar untuk memakai jabatan presiden sebagai pintu masuk menuju pengaruh atas pemerintahan.

Perbandingan dengan Vladimir Putin di Rusia justru memperjelas perbedaan itu. Di Rusia, kata Snyder, Putin berada di puncak hierarki oligarki. Di negara yang dibahasnya, arahnya bisa terbalik: para miliarder teknologi yang berada di atas, sementara presiden menjadi perantara. Akibatnya, kebijakan publik berisiko dirancang bukan untuk kepentingan bersama, melainkan untuk melindungi dan memperbesar posisi segelintir pemilik modal.

Bahaya kedua yang ia soroti bersifat lebih halus, tetapi sama merusaknya: normalisasi korupsi lewat sinisme politik. Ketika warga terus-menerus diyakinkan bahwa semua orang curang, semua orang hanya ingin menjadi miliarder, dan tidak ada alternatif yang berarti, maka demokrasi pun kehilangan maknanya. Pesan yang tertanam kemudian sederhana sekaligus berbahaya: karena semua korup, pilih saja pihak yang paling pandai melakukannya.

“Everybody is corrupt. Everybody just wants to be a billionaire. Everybody cheats. So you might as well vote for us because we're good at it,” ujar Snyder, menggambarkan logika yang menurutnya membuka jalan bagi politik otoriter, bukan hanya dengan melemahkan lembaga, melainkan dengan membuat warga percaya bahwa demokrasi hanyalah persaingan antar bentuk korupsi.

Gambaran ini relevan jauh di luar tempat wawancara itu berlangsung, termasuk bagi pembaca di Indonesia yang setiap hari bersentuhan dengan platform digital raksasa, iklan politik di media sosial, dan kabar yang beredar lebih cepat daripada verifikasinya. Ketika perusahaan teknologi menguasai jalur distribusi informasi sekaligus memiliki kepentingan bisnis yang besar, ruang publik bisa menyempit tanpa disadari: isu yang menguntungkan pemilik platform lebih mudah terlihat, sementara suara warga biasa tenggelam. Di sinilah aturan persaingan usaha yang tegas, transparansi pendanaan politik, dan literasi digital warga menjadi penyeimbang yang nyata, bukan sekadar jargon, agar kekayaan tidak otomatis berubah menjadi kekuasaan politik.

Meski demikian, Snyder menolak bersikap fatalistis. Ia melihat ketahanan demokrasi justru pada kegigihan warga biasa: pengorganisasian dari bawah, aksi protes damai, dan tekad untuk tetap menggunakan hak pilih meski sistem pemilu dinilai tidak adil karena distorsi uang dan pengaruh yang tidak merata.

“So of course it's not a fair election,” katanya. “But it's a free election in the sense that people are persistent, struggle, support one another.” Bagi Snyder, pemilu tetap bebas dalam arti warga bertahan, berjuang, dan saling menopang, dan itulah yang membuat hasil akhirnya belum ditentukan.

Pertanyaan penutupnya pun kembali kepada warga: apakah mereka masih percaya bahwa politik demokratis dapat membuat perbedaan, dan apakah aksi bersama mampu mengimbangi konsentrasi kekuasaan privat yang terus membesar. “The encouraging thing is that we're not there yet,” ujarnya. “I think people care.” Kepedulian itu, menurutnya, adalah modal awal yang paling penting, selama ia diwujudkan menjadi partisipasi nyata, pengawasan terhadap kekuasaan, dan keberanian menolak anggapan bahwa korupsi adalah hal yang wajar.