Dugaan Penyadapan Berujung Tersangka, Aktivis Soroti Motif Politik di Baliknya

JAKARTA - INTARTA.com - Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lain memasuki babak baru setelah penyidik menetapkan tiga perwira tinggi Polri sebagai tersangka. Aktivis Islah Bahrawi menilai perkara ini tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik tertentu.

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komisaris Jenderal Polisi Asep Safrudin, mengumumkan penetapan tersangka itu dalam konferensi pers di Markas Besar Polri pada Selasa, 3 November 2026. Selain Presiden, sasaran dugaan penyadapan tersebut meliputi pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, hingga lembaga swadaya masyarakat.

Para tersangka itu adalah Kepala Kantor Staf Kepresidenan sekaligus mantan Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo; mantan sekretaris pribadi Listyo Sigit, Inspektur Jenderal Polisi Ahrie Sonta; serta Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat 1 Sespim Lemdiklat Polri, Inspektur Jenderal Polisi Eko Hadi Santoso. Satu orang lainnya, Inspektur Jenderal SU, masih berstatus saksi.

"Penyidik menetapkan tiga tersangka inisial LSP, ASN, EH dan satu orang saksi inisial SU," kata Asep dalam konferensi pers tersebut.

Peristiwa itu diduga terjadi pada periode 2025-2026, atau kurang lebih selama satu tahun. Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur sebagaimana diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.

Modusnya, sejumlah nomor telepon, termasuk nomor Presiden, dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa proses verifikasi. "Terdapat beberapa nomor dimasukkan ke dalam server LIMS tanpa melalui verifikasi," ujar Asep.

Islah, yang dikenal sebagai Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia dan tokoh Nahdlatul Ulama, menyoroti langsung penyadapan yang menargetkan Presiden. Menurut dia, tindakan itu dilakukan untuk mengetahui pergerakan Presiden demi mendukung orientasi politik tertentu.

"Saya lebih spesifik lagi, ketika penyadapan ini dilakukan kepada Presiden, saya kira pada saat itu juga intensi tujuan dari penyadapan ini adalah dalam upaya untuk mendukung orientasi politik tertentu," kata Islah.

Ia mengaitkan penilaian itu dengan kedekatan Listyo Sigit dengan mantan Presiden Joko Widodo, yang juga ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Islah turut menyinggung rumor bahwa Presiden hanya akan berkuasa dua tahun sehingga wakilnya akan naik menjadi pengganti.

Pernyataan itu tentu masih sebatas penilaian seorang aktivis, bukan kesimpulan penyidik. Namun sorotan tersebut menunjukkan betapa sensitifnya perkara ini: penyadapan terhadap kepala negara menyentuh kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, terhadap netralitas institusi, dan terhadap stabilitas politik.

Bagi masyarakat, kejelasan proses hukum menjadi kunci. Bila penyadapan tanpa prosedur terbukti, publik berhak tahu siapa yang memerintahkan, siapa sasarannya, dan data apa saja yang sempat diakses. Sebaliknya, bila ada pihak yang merasa dirugikan oleh tudingan yang belum terbukti di pengadilan, proses yang terbuka dan berimbang juga menjadi pelindung mereka.

Langkah berikutnya yang paling ditunggu adalah pembuktian di persidangan, termasuk pendalaman terhadap sistem LIMS: siapa yang mengoperasikannya, bagaimana mekanisme verifikasinya, dan apakah ada celah pengawasan yang memungkinkan penyalahgunaan serupa terulang. Penguatan pengawasan atas kewenangan penyadapan menjadi pekerjaan rumah penting, sebab kewenangan itu menyangkut privasi setiap warga negara, bukan hanya para pejabat.