Subsidi yang Tak Sampai ke Tangan Rakyat: Kerugian Miliaran dari Beras Oplosan

INTARTA.com - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkapkan dugaan pengoplosan 600 ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang berpotensi merugikan negara hingga Rp3,3 miliar. Kerugian itu muncul karena subsidi pemerintah tidak sampai kepada masyarakat yang menjadi sasaran program.

Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman menjelaskan, beras SPHP yang seharusnya disalurkan dengan harga terjangkau diduga dibongkar lalu dijual ke pasar sebagai beras premium. Menurutnya, beras tersebut merupakan beras lokal dengan kualitas bagus, bukan beras impor, yang kemudian dikemas ulang.

Perhitungan Bapanas mengacu pada surat penugasan tambahan kedua SPHP beras kepada Perum Bulog yang terbit pada pertengahan Oktober 2026. Dalam penugasan itu, total anggaran yang disiapkan mencapai Rp694,3 miliar untuk alokasi tambahan kedua sebanyak 125,8 ribu ton, dengan subsidi sekitar Rp5.510 per kilogram.

Jika subsidi per kilogram itu dikalikan 600 ton, hasilnya sekitar Rp3,3 miliar. Angka inilah yang dinilai sebagai subsidi yang tidak tersampaikan kepada masyarakat yang paling membutuhkan beras dengan harga terjangkau.

Amran mengecam keras praktik tersebut. Ia menyebut beras SPHP merupakan kemasan khusus untuk rakyat yang disubsidi pemerintah, sehingga pengalihan ke pasar premium dinilainya sebagai pengkhianatan terhadap petani dan kerugian bagi konsumen.

Dalam pernyataannya di Jakarta pada 31 Oktober, ia menegaskan bahwa praktik semacam ini tidak sehat dan merugikan pihak yang seharusnya dilindungi oleh program stabilisasi harga.

Bagi pembaca, kasus ini bukan sekadar angka kerugian negara. Beras adalah kebutuhan pokok harian, dan ketika subsidi bocor di tengah jalan, keluarga berpenghasilan rendah yang paling merasakan akibatnya: harga yang seharusnya terjangkau menjadi sulit diakses, sementara keuntungan justru dinikmati pihak yang mengoplos.

Dampak lainnya menyangkut kepercayaan terhadap program pangan. Jika penyaluran tidak diawasi ketat, program yang dirancang untuk menstabilkan harga bisa kehilangan tujuannya, dan petani yang hasil panennya menjadi bagian dari program pun ikut dirugikan secara tidak langsung.

Langkah berikutnya yang patut ditunggu publik adalah penindakan terhadap pihak yang terlibat serta perbaikan pengawasan penyaluran, mulai dari gudang hingga titik distribusi. Tanpa pengawasan yang lebih ketat, celah serupa berisiko terulang pada penugasan berikutnya, dan subsidi kembali tidak sampai kepada yang berhak.