Presiden Tuding Mahkamah Direbut Paksa, Krisis Konstitusi Memuncak

POLANDIA - INTARTA.com - Krisis konstitusi memuncak setelah Presiden Karol Nawrocki menuding adanya pengambilalihan paksa terhadap Mahkamah Konstitusi. Ia membatalkan perjalanan kenegaraan ke Senegal, kembali lebih awal, dan mendatangi gedung pengadilan pada dini hari di tengah sengketa kepemimpinan lembaga tersebut.

Pada Sabtu, 31 Oktober 2026, presiden menyerukan perundingan darurat dengan para pemimpin partai di parlemen. Menurutnya, peristiwa di mahkamah itu merupakan pelanggaran terhadap tatanan konstitusional yang berpotensi mengancam keamanan dalam negeri, sehingga situasi politik harus segera distabilkan dan tatanan konstitusi dipulihkan.

Presiden juga menyatakan telah berkonsultasi dengan Ketua Pertama Mahkamah Agung, Zbigniew Kapiński, yang disebut memiliki pandangan serupa. Di pihak lain, kubu hakim yang didukung pemerintahan Perdana Menteri Donald Tusk membantah tuduhan pengambilalihan paksa dan menilai pergantian pimpinan diperlukan untuk mengakhiri kebuntuan hukum.

Ketegangan meningkat pada Jumat, 30 Oktober 2026, ketika hakim Anna Korwin-Piotrowska mengumumkan penangguhan sementara Ketua Mahkamah Konstitusi Bogdan Święczkowski dan wakilnya, Bartłomiej Sochański, lalu menyatakan mengambil alih tugas pimpinan sampai persoalan kepemimpinan diselesaikan.

Keputusan itu langsung ditolak kubu pimpinan lama dan para politikus oposisi. Akun resmi mahkamah di platform X yang masih dikelola kubu lama bahkan menyebut telah terjadi pengambilalihan situs lembaga secara ilegal.

Setibanya kembali dari perjalanan, presiden lebih dulu menemui Ketua Pertama Mahkamah Agung sebelum mendatangi gedung mahkamah sekitar pukul 01.00 waktu setempat. Rekaman video yang beredar memperlihatkan dirinya terlibat saling dorong saat berusaha melewati sekelompok hakim di pintu masuk, di antaranya Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz, dan Maciej Berek, yang pengangkatannya masih dipersoalkan pihak kepresidenan.

Dalam perdebatan yang terekam, Korwin-Piotrowska menegaskan bahwa dirinya dan rekan-rekannya adalah hakim mahkamah yang berhak menjalankan tugas, sementara presiden menjawab sebaliknya. Kedua pihak kemudian saling tuding soal siapa yang memulai kontak fisik. Presiden bertahan di kompleks pengadilan selama beberapa jam sebelum pergi menjelang pukul 05.00 waktu setempat, dan menyatakan telah membantu Sochański memasuki gedung.

Ketegangan di dalam gedung turut memicu aksi di luar kompleks pengadilan. Ratusan pendukung kelompok oposisi berkumpul sejak Jumat malam untuk memprotes pergantian pimpinan lembaga itu, dan aparat menahan tiga demonstran setelah terjadi kericuhan di sekitar pagar pengamanan.

Sejumlah peserta aksi dilaporkan melemparkan benda ke arah polisi dan berusaha menerobos pembatas. Di lokasi juga terlihat Ketua Partai Law and Justice (PiS), Jarosław Kaczyński, bersama beberapa politikus oposisi yang menyatakan penolakan terhadap langkah kelompok hakim tersebut.

Pemerintah membantah tuduhan berupaya menguasai lembaga peradilan dan menyatakan perubahan itu merupakan bagian dari upaya memulihkan independensi sistem peradilan. Polisi menegaskan kehadirannya hanya untuk mencegah kekerasan dan tidak memasuki bagian dalam gedung saat sengketa berlangsung.

Bagi pembaca Indonesia, peristiwa ini menjadi pengingat betapa rapuhnya kepercayaan publik ketika lembaga penjaga konstitusi sendiri diperebutkan kepemimpinannya. Ketika dua kubu sama-sama mengklaim legitimasi, yang terdampak bukan hanya para elite politik, melainkan juga warga yang membutuhkan kepastian hukum atas undang-undang yang mengatur kehidupan sehari-hari.

Dampak yang patut diwaspadai adalah meluasnya polarisasi politik, melemahnya wibawa putusan pengadilan, dan tertundanya keputusan-keputusan penting yang menunggu kejelasan siapa yang berwenang memimpin lembaga itu. Langkah berikutnya yang paling menentukan adalah hasil perundingan darurat di parlemen: apakah para pemimpin partai mampu menyepakati mekanisme penyelesaian sengketa kepemimpinan yang diakui semua pihak, atau justru krisis berlarut dan semakin menggerus kepercayaan terhadap institusi negara.

Verifikasi tambahan dari sumber terpercaya lain tidak ditemukan dalam penelusuran singkat ini, sehingga artikel ini bersandar pada bahan berita yang tersedia, dengan konteks dan dampak sebagaimana diuraikan di atas.