Sembilan Petugas Ditahan Usai Diduga Aniaya Demonstran

BELGRADE - INTARTA.com - Otoritas menahan sembilan polisi aktif dan satu mantan polisi atas dugaan penggunaan kekerasan berlebihan terhadap orang-orang yang ditahan selama gelombang protes antikorupsi tahun lalu. Penahanan itu diumumkan kementerian dalam negeri pada Rabu, dan menjadi penangkapan besar pertama yang berkaitan dengan kekerasan terhadap demonstran dalam dua tahun terakhir.

Menurut pernyataan kementerian, para tersangka yang bertugas di sebuah unit elite diduga menyiksa dan mengintimidasi sejumlah orang yang ditahan di garasi kompleks pemerintahan di pusat kota pada 14-15 Agustus 2025. Mereka disebut menggunakan kekerasan dan ancaman untuk menimbulkan rasa sakit hebat, dengan tujuan menggali informasi sekaligus menakut-nakuti dan menghukum para tahanan secara melawan hukum. Identitas para petugas yang ditahan hanya disampaikan dalam bentuk inisial.

Gelombang protes itu bermula setelah 16 orang tewas ketika kanopi beton sebuah stasiun kereta yang baru direnovasi runtuh pada 1 November 2024. Tragedi tersebut memicu kemarahan publik yang meluas dan berubah menjadi gerakan antikorupsi selama 2025 dan 2026. Puncaknya, partai populis yang berkuasa kehilangan kekuasaan dalam pemilihan parlemen kilat pada 25 Oktober, setelah dikalahkan oleh daftar independen yang dipimpin mahasiswa.

Selama aksi berlangsung, aparat membubarkan massa dengan gas air mata, kendaraan pengendali kerumunan, dan granat kejut. Puluhan mahasiswa dan aktivis menuduh polisi memakai kekerasan berlebihan hingga menimbulkan luka dan trauma psikologis. Para mahasiswa, aktivis, politikus oposisi, dan pengawas hak asasi juga menuduh mantan presiden dan partainya melakukan kekerasan politik, tekanan terhadap media, serta korupsi yang merajalela, tuduhan yang dibantah oleh pihak yang bersangkutan.

Penahanan ini menjadi ujian penting bagi akuntabilitas aparat penegak hukum: apakah kekerasan terhadap warga yang menyampaikan pendapat akan diproses sampai ke pengadilan, atau berhenti pada penahanan awal. Bagi pembaca di Indonesia, kasus ini mengingatkan bahwa hak menyampaikan pendapat di muka umum hanya bermakna bila ada mekanisme yang benar-benar menghukum aparat yang melampaui batas, bukan sekadar pernyataan penyesalan setelah korban jatuh.

Langkah berikutnya yang dinanti adalah dakwaan resmi, pembukaan identitas para tersangka sesuai hukum yang berlaku, serta kesaksian para korban yang selama ini mengaku mengalami kekerasan saat ditahan. Tanpa proses yang transparan, penahanan ini berisiko dibaca sebagai gestur sesaat di tengah pergantian kekuasaan, bukan sebagai perubahan cara negara memperlakukan demonstrannya sendiri.